Afrizal
PADANG - Direktur Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin PT Hutama Karya (Persero), Marthen Robert Singai menegaskan, pembebasan lahan merupakan domain Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Oleh sebab itu, Hutama Karya tidak bisa mengelaborasi lebih jauh. Penegasan itu disampaikan Marthen dalam pertemuan bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Jumar (26/11/2021).
Sejauh ini, masalah lahan tetap menjadi faktor utama yang menjadi penyebab lambatnya progres pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin.
Ia menjelaskan hingga saat ini, lahan yang telah bebas untuk seksi I Padang-Sicincin sebesar 36 persen atau setara 13, 18 kilometer dari 36, 6 kilometer panjang ruas pada seksi I.
Dari 13, 18 kilometer itu baru 5, 5 kilometer yang bisa dibangun dengan rigid beton, dan yang telah rampung 4, 2 kilometer. Sementara sekitar 7, 8 kilometer lagi belum bisa dibangun karena ada spot yang belum bebas sehingga tidak ada akses masuk.
Marthen menjelaskan, konstruksi total hingga saat ini mencapai 45, 52 persen. Pengadaan semua bahan yang dibutuhkan, kata dia, telah didatangkan 99 persen.
Pada ksemoatan itu, oa mengatakan pengerjaan tol tetap berlanjut di lahan yang telah berhasil dibebaskan.
Sementara itu, soal kondisi tanah, Marthen menyebutkan, memang menjadi perhatian Hutama Karya ketika membangun jalan tol. Ia mengakui ada beberapa titik tanah yang merupakan rawa dengan kedalaman mencapai 20 meter.
Menyikapi kondisi itu, pihaknya telah melakukan tindakan untuk penguatan sehingga konstruksi badan jalan tidak terganggu.
Sementara itu untuk usaha masyarakat, kata Marthen, dalam setiap 50 kilometer tol akan dibuat satu rest area yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha kecil dengan difasilitasi pemerintah daerah.
“Setiap rest area disediakan 150 kios untuk usaha kecil yang bisa dimanfaatkan. Jadi untuk 100 km akan ada 300 kios untuk usaha kecil ini, ” katanya. (*)
Zulfahmi 
wirzalcan 
Indra Gunawan 
ZONE.CO.ID